Waspada “PKI Baru”: Masyarakat Harus Kritis terhadap Propaganda, Hoaks, dan Politisasi Isu Ideologi

Catatn Redaksi: Misi Indonesia

Isu tentang kebangkitan “PKI Baru” kembali ramai diperbincangkan di media sosial dan ruang publik. Narasi tersebut sering muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tuduhan terhadap kelompok tertentu, penyebaran simbol-simbol lama, hingga konten provokatif yang memicu keresahan masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital, publik diminta tetap waspada namun tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum terverifikasi.

Secara historis, Partai Komunis Indonesia merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang meninggalkan luka sosial dan politik mendalam. Karena itu, isu terkait komunisme masih sangat sensitif dan kerap digunakan sebagai alat propaganda maupun kepentingan politik tertentu.

Pengamat sosial menilai bahwa istilah “PKI Baru” saat ini lebih sering muncul sebagai narasi politik dibanding keberadaan organisasi nyata yang terstruktur seperti masa lalu. Namun demikian, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk penyebaran ideologi ekstrem, propaganda kebencian, maupun upaya memecah belah persatuan bangsa.

Di era digital, penyebaran informasi palsu sangat mudah dilakukan. Potongan video, foto lama, hingga narasi tanpa sumber jelas sering dikemas seolah-olah sebagai fakta. Banyak konten viral yang ternyata tidak memiliki bukti kuat, namun berhasil memancing emosi publik. Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau membagikan informasi sensitif.

Selain itu, kewaspadaan juga perlu diarahkan pada pola infiltrasi pemikiran melalui media sosial, komunitas tertutup, maupun propaganda terselubung yang memanfaatkan isu ketimpangan sosial dan ekonomi. Tidak hanya terkait komunisme, berbagai ideologi ekstrem lainnya juga berpotensi berkembang apabila masyarakat kehilangan daya kritis dan mudah terpecah oleh provokasi.

Pemerintah bersama aparat keamanan selama ini menegaskan komitmennya menjaga stabilitas nasional serta menindak segala aktivitas yang bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, upaya menjaga persatuan bangsa tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga seluruh elemen masyarakat.

Tahun itu, undangan di whatsapp group yang saya ikuti. Pengirimnya eks anggota PKI 1965. Undangan itu ditujukan kepada para wartawan agar meliput laporan anggota PKI 1965 tentang penemuan kuburan massal ke Komnas HAM, yang konon jumlah kuburannya lebih dari 300 lokasi. Kuburan massal itu mereka percayai sebagai kuburan massal anggota PKI yang "dibunuh" militer pada tahun 1965.

Sepertinya kader kader PKI mencoba membuat framing bahwa PKI itu "baik". PKI hanya "korban" kebiadaban militer. PKI tidak bersalah. Militerlah yang kejam.

Beberapa kelompok aktivis HAM, keluarga korban tragedi 1965, akademisi, serta organisasi masyarakat memang pernah mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk meminta negara mengakui adanya korban sipil pasca peristiwa 30 September 1965. Sebagian dari mereka mengusulkan rekonsiliasi nasional dan rehabilitasi nama baik korban yang dianggap tidak melalui proses hukum yang adil.

Meski itu tidak otomatis berarti “PKI bangkit” namun pemerintah Jokowi terkesan mendukung komunisme meski dalam undang undang Indonesia tetap melarang penyebaran ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme sesuai TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 yang masih berlaku.

Terkait permintaan agar Tentara Nasional Indonesia meminta maaf, hal tersebut lebih banyak muncul dari sebagian aktivis HAM dan forum diskusi sejarah, bukan sebagai kebijakan resmi pemerintah. Di sisi lain, banyak kelompok masyarakat, purnawirawan TNI, dan organisasi nasionalis menolak narasi tersebut karena menilai PKI dianggap memiliki peran besar dalam konflik politik berdarah tahun 1965.

Pemerintahan Jokowi sendiri pernah menyatakan ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pendekatan non-yudisial. Pada 2023, pemerintah mengakui adanya sejumlah pelanggaran HAM berat historis, termasuk tragedi 1965, namun pemerintah tidak mencabut larangan PKI dan tidak menyatakan PKI sebagai pihak yang benar secara ideologi.

Karena isu ini sangat sensitif dan sering dipolitisasi, penting untuk berhati-hati terhadap narasi yang terlalu menyederhanakan sejarah. Peristiwa 1965 melibatkan konflik politik, ideologi, kekuasaan, dan kekerasan massal yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan.

Tokoh masyarakat mengingatkan bahwa menjaga Indonesia tidak cukup hanya dengan slogan, tetapi juga melalui sikap bijak dalam menerima informasi. Perbedaan pandangan politik seharusnya tidak dijadikan alasan untuk saling menuduh tanpa dasar yang jelas.

Masyarakat diharapkan tetap menjunjung nilai Pancasila, persatuan nasional, serta semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai isu sensitif. Kewaspadaan memang penting, tetapi harus dibarengi dengan sikap rasional, kritis, dan tidak mudah terhasut oleh propaganda yang berpotensi memecah belah bangsa. Inti dari suasana seperti ini, masyarakat harus  kritis terhadap propaganda, hoaks, dan politisasi isu Ideologi

Sebagaimana dikatahui, berbagai kelompok sejak 2019 – 2024 bermunculan yang mengatasnamakan “Kami Pancasila” akan tetapi membenci ulama-ulama yang kontra pemerintah, tidak mendukung kebijakan pemerintah secara penuh atau ulama-ulama yang mengkritik pemerintah dianggap musuh negara. Mereka juga cenderung memusuhi kebijakan yang bernuansa Islami seperti kebijakan perda Syariah dan bahkan pemberantasan miras, maksiat dianggap lawan bagi mereka. Mereka juga memusuhi para Habaib dan para Kiyai dengan propaganda penyebaran permusuhan dengan berbagai cara.  

Mereka memutar balikkan fakta dalam bersuara di media social, mereka menebarkan provokasi permusuhan antara agama dan ini bahkan berlangsung hingga kini dipemerintahasn Parabowo 2026. Ini harus diwaspadai oleh seluruh masyarakat Indonesia agar tidak cepat mengambil kesimpulan, tidak cepat terpancing untuk melakukan tindakan diluar koridor hukum.

Redaksi Misi Indonesia