Oleh: Andi Ms Hersandy
Said Didu
Dicopot dari Komisaris PT Bukit Asam? Ini Kisah Cuitan Soal Freeport yang Jadi
SorotanKisah
cuitan Said Didu soal Freeport yang viral dan dikaitkan dengan pencopotannya
dari Komisaris PT Bukit Asam. Simak fakta, kronologi, dan analisis lengkapnya.
Siapa
Said Didu dan Mengapa Jadi Sorotan?
Nama Said
Didu kembali ramai diperbincangkan publik setelah muncul kabar bahwa dirinya
dicopot dari jabatan Komisaris di PT Bukit Asam (PTBA). Isu ini menjadi
perhatian karena dikaitkan dengan sikap kritisnya di media sosial, khususnya
terkait pengelolaan tambang Freeport Indonesia.
lahir di
Pinrang-Sulawesi Selatan pada 2 Mei 1962 ini meraih pendidikan tinggi S2 di
Teknik Industri, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1996 dan S3 System
Engineering, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2000. Menjadi komisaris PTBA
menggantikan Thamrin Sihitie pada Maret 2015 . Said Didu terpilih dalam RUPST
2015 yang digelar di Hotel JS Luwansa ketika itu. Said Didu pernah menjabat
sebagai Sekretaris Kementerian BUMN (2005-2010), Dewan Pengawas BLU Rumah Sakit
RSCM (2007-2011), Komisaris Utama PTPN IV (Persero) (2006-2019), Komisaris
Utama PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (2008-2011), Anggota MPR-RI
(1997-1999), Komisaris Utama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, Direktur
Teknologi Agroindustri, BPPT.
Sebagai
tokoh yang dikenal vokal, Said Didu kerap menyampaikan pandangan tajam mengenai
kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dimasa era pemerintahan
Jokowi.
Baca Juga:
Kisah Sorotan SBY ke Said Didu Soal Freeport 2018: Polemik Cuitan yang Membuat Said Dicopot
Berbagai
kalangan yang saat itu membahas dokumen kontrak, soal hukum yang membelenggu
Indonesia. Katanya, sangat Ribet, karena kontrak habis tahun 2021 namun pemerintah
Jokowi memperpanjang hingga 2041, dan Freeport girang.
Dari dampak
lingkungan Freeport yang senilai Rp 185 Triliun lalu membandingkannya dengan emas di Freeport, apakah masih banyak ? apalagi
tambang emas di gunung yang terbuka sudah mulai habis terkuras.
 |
| Said Didiu |
Di twiter Said
Didu menulis; "Hari ini (Jumat 28 Desember 2018) saya merasa terhormat
karena digelar RUPS luarbiasa dengan agenda tunggal mencopot saya. Alasannya
karena sudah tidak sejalan dengan menBUMN"
BUMN diharapkan
menjadi badan bisnis yang profesional, diisi oleh orang orang yang kompeten.
Tetapi di era.Jokowi, banyak relawan yang ditempatkan sebagai komisaris, padahal
BUMN bukan milik Jokowi tapi milik negara?
Sementara
kementerian BUMN juga banyak menempatkan staff yang rangkap jabatan, sehingga
tetap bisa mengendalikan BUMN? Rangkap jabatan ini sudah dikritik oleh
Ombudsman tetapi dicuekin.
Makanya beberapa hari saat itu terliat Jokowi banyak tampil di TV berbagai stasiun an.BUMN dengan menceritaakan kebanggan Indonesia membeli sham Freport hingga 50% dan memperpanjangnya hingga 20140 padahal mestinya kontrak Freeport sudah berakhir tahun 2021
Jadi ingat hadist, jika suatu urusan tidak diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya..
Profesionalisme, kompetensi, independensi, kritis di era ini tampaknya berubah jadi loyalist, puja puji penguasa, menyerang personal oposisi tanpa substansi, kriminalisasi ulama, pakar, tenaga Ahli?
Kronologi
Cuitan Said Didu Soal Freeport
Perbincangan
bermula dari cuitan Said Didu yang menyoroti berbagai aspek pengelolaan
Freeport. Dalam cuitannya, ia menyinggung isu strategis seperti:
Kedaulatan sumber daya alam
Transparansi pengelolaan tambang
Peran negara dalam penguasaan aset strategis
Cuitan ini
dengan cepat viral dan memicu perdebatan di publik. Banyak yang mendukung
karena dianggap berani, namun tak sedikit pula yang mengkritik karena dinilai
sensitif.
Diketahui, pada malam sebelum penyelenggaraan RUPSLB Bukit Asam, Said memberikan kuliah lewat Twitter (kultwit) terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia. Ada 100 kultwit Said Didu yang mengkritisi keputusan pemerintah membeli saham PT Freeport Indonesia
Benarkah
Dicopot dari Komisaris PT Bukit Asam?
Kabar
pencopotan Said Didu dari PT Bukit Asam langsung dikaitkan dengan cuitannya
soal Freeport Indonesia.
Namun perlu
dipahami, dalam struktur BUMN, pergantian komisaris adalah hal yang wajar dan
dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti:
Evaluasi kinerja
Restrukturisasi perusahaan
Kebijakan pemegang saham
Hingga saat pemerintahan beralih, belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh Menteri BUMN dan Juga Jokowi secara langsung mengaitkan pencopotan
tersebut dengan aktivitas media sosial Said Didu namun dibeberapa pernyataan yang disampaikan oleh Said Didu meyakini pencopotan itu terkai kritikannya.
Analisis:
Dampak Cuitan di Era Digital
Kasus ini
menunjukkan bahwa satu cuitan dapat berdampak besar, terutama jika datang dari
tokoh publik. Ada dua sudut pandang utama:
1. Kebebasan
Berpendapat
Sebagai
warga negara, setiap individu berhak menyampaikan pendapat, termasuk kritik
terhadap kebijakan.
2. Tanggung
Jawab Jabatan
Namun
menurut para loyalitas Jokowi kala itu, bagi pejabat atau komisaris BUMN,
setiap pernyataan dapat berdampak pada citra perusahaan dan pemerintah.
Keseimbangan
antara keduanya menjadi isu penting dalam era digital saat ini.
Kisah Said
Didu dan cuitannya soal Freeport Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana
dinamika media sosial dapat berpengaruh pada persepsi publik, bahkan dikaitkan
dengan posisi strategis seperti Komisaris PT Bukit Asam.
Terlepas
dari benar atau tidaknya keterkaitan tersebut, peristiwa ini menegaskan
pentingnya kehati-hatian dalam komunikasi publik, khususnya bagi tokoh
berpengaruh.
