Foto: Andi Ms Hersandy

Said Didu Dicopot dari Komisaris PT Bukit Asam? Ini Kisah Cuitan Soal Freeport yang Jadi Sorotan

Kisah cuitan Said Didu soal Freeport yang viral dan dikaitkan dengan pencopotannya dari Komisaris PT Bukit Asam. Simak fakta, kronologi, dan analisis lengkapnya.

Siapa Said Didu dan Mengapa Jadi Sorotan?

Nama Said Didu kembali ramai diperbincangkan publik setelah muncul kabar bahwa dirinya dicopot dari jabatan Komisaris di PT Bukit Asam (PTBA). Isu ini menjadi perhatian karena dikaitkan dengan sikap kritisnya di media sosial, khususnya terkait pengelolaan tambang Freeport Indonesia.

lahir di Pinrang-Sulawesi Selatan pada 2 Mei 1962 ini meraih pendidikan tinggi S2 di Teknik Industri, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1996 dan S3 System Engineering, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2000. Menjadi komisaris PTBA menggantikan Thamrin Sihitie pada Maret 2015 . Said Didu terpilih dalam RUPST 2015 yang digelar di Hotel JS Luwansa ketika itu. Said Didu pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN (2005-2010), Dewan Pengawas BLU Rumah Sakit RSCM (2007-2011), Komisaris Utama PTPN IV (Persero) (2006-2019), Komisaris Utama PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (2008-2011), Anggota MPR-RI (1997-1999), Komisaris Utama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, Direktur Teknologi Agroindustri, BPPT.

Sebagai tokoh yang dikenal vokal, Said Didu kerap menyampaikan pandangan tajam mengenai kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dimasa era pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: 

Kisah Sorotan SBY ke Said Didu Soal Freeport 2018: Polemik Cuitan yang Membuat Said Dicopot

Berbagai kalangan yang saat itu membahas dokumen kontrak, soal hukum yang membelenggu Indonesia. Katanya, sangat Ribet, karena kontrak habis tahun 2021 namun pemerintah Jokowi memperpanjang hingga 2041, dan Freeport girang.

Dari dampak lingkungan Freeport yang senilai Rp 185 Triliun lalu membandingkannya dengan  emas di Freeport, apakah masih banyak ? apalagi tambang emas di gunung yang terbuka sudah mulai habis terkuras.

Said Didiu

Di twiter Said Didu menulis; "Hari ini (Jumat 28 Desember 2018) saya merasa terhormat karena digelar RUPS luarbiasa dengan agenda tunggal mencopot saya. Alasannya karena sudah tidak sejalan dengan menBUMN"

BUMN diharapkan menjadi badan bisnis yang profesional, diisi oleh orang orang yang kompeten. Tetapi di era.Jokowi, banyak relawan yang ditempatkan sebagai komisaris, padahal BUMN bukan milik Jokowi tapi milik negara?

Sementara kementerian BUMN juga banyak menempatkan staff yang rangkap jabatan, sehingga tetap bisa mengendalikan BUMN? Rangkap jabatan ini sudah dikritik oleh Ombudsman tetapi dicuekin.

Makanya beberapa hari saat itu terliat Jokowi banyak tampil di TV berbagai stasiun an.BUMN dengan menceritaakan kebanggan Indonesia membeli sham Freport hingga 50% dan memperpanjangnya hingga 20140 padahal mestinya kontrak Freeport sudah berakhir tahun 2021

Jadi ingat hadist, jika suatu urusan tidak diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya..

Profesionalisme, kompetensi, independensi, kritis di era ini tampaknya berubah jadi loyalist, puja puji penguasa, menyerang personal oposisi tanpa substansi, kriminalisasi ulama, pakar, tenaga Ahli?

Kronologi Cuitan Said Didu Soal Freeport

Perbincangan bermula dari cuitan Said Didu yang menyoroti berbagai aspek pengelolaan Freeport. Dalam cuitannya, ia menyinggung isu strategis seperti:

Kedaulatan sumber daya alam
Transparansi pengelolaan tambang
Peran negara dalam penguasaan aset strategis

Cuitan ini dengan cepat viral dan memicu perdebatan di publik. Banyak yang mendukung karena dianggap berani, namun tak sedikit pula yang mengkritik karena dinilai sensitif.

Diketahui, pada malam sebelum penyelenggaraan RUPSLB Bukit Asam, Said memberikan kuliah lewat Twitter (kultwit) terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia. Ada 100 kultwit Said Didu yang mengkritisi keputusan pemerintah membeli saham PT Freeport Indonesia

Benarkah Dicopot dari Komisaris PT Bukit Asam?

Kabar pencopotan Said Didu dari PT Bukit Asam langsung dikaitkan dengan cuitannya soal Freeport Indonesia.

Namun perlu dipahami, dalam struktur BUMN, pergantian komisaris adalah hal yang wajar dan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti: Evaluasi kinerja, restrukturisasi perusahaan, kebijakan pemegang saham

Hingga saat pemerintahan beralih, belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh Menteri BUMN dan Juga Jokowi secara langsung mengaitkan pencopotan tersebut dengan aktivitas media sosial Said Didu namun dibeberapa pernyataan yang disampaikan oleh Said Didu meyakini pencopotan itu terkai kritikannya.

Analisis: Dampak Cuitan di Era Digital

Kasus ini menunjukkan bahwa satu cuitan dapat berdampak besar, terutama jika datang dari tokoh publik. Ada dua sudut pandang utama:

1. Kebebasan Berpendapat

Sebagai warga negara, setiap individu berhak menyampaikan pendapat, termasuk kritik terhadap kebijakan.

2. Tanggung Jawab Jabatan

Namun menurut para loyalitas Jokowi kala itu, bagi pejabat atau komisaris BUMN, setiap pernyataan dapat berdampak pada citra perusahaan dan pemerintah.

Keseimbangan antara keduanya menjadi isu penting dalam era digital saat ini.

Kisah Said Didu dan cuitannya soal Freeport Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana dinamika media sosial dapat berpengaruh pada persepsi publik, bahkan dikaitkan dengan posisi strategis seperti Komisaris PT Bukit Asam.

Terlepas dari benar atau tidaknya keterkaitan tersebut, peristiwa ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam komunikasi publik, khususnya bagi tokoh berpengaruh.