Jalan Rusak Dibiarkan, Tokoh Muda Aceh Jaya Desak Pemerintah Bertindak dan Evaluasi Kinerja PUPR

HR.ID, Aceh Jaya – Kondisi infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Jaya kembali menuai sorotan. Kalangan tokoh muda menilai pemerintah daerah terkesan lamban dan tidak serius dalam menangani persoalan mendasar yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Samsuarni, SE, tokoh muda Aceh Jaya, secara tegas mendesak pemerintah agar tidak lagi menunda perbaikan jalan yang mengalami kerusakan parah, terutama di wilayah pedalaman yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

“Ini bukan persoalan baru. Kerusakan jalan sudah lama terjadi, tetapi penanganannya terkesan lambat dan tidak menjadi prioritas utama. Padahal dampaknya sangat nyata bagi masyarakat,” ujar Samsuarni, Selasa (22/06/2021).

Sejumlah titik yang disebut mengalami kerusakan serius antara lain kawasan Gunung Panteu di Kemukiman Pante Purba, Kecamatan Sampoiniet, serta Lhok Bot di Kecamatan Setia Bakti. Di wilayah tersebut, akses masyarakat dilaporkan terganggu, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan minimnya keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan tepat sasaran.

“Pemerintah seharusnya mampu memetakan kebutuhan prioritas masyarakat. Namun yang terjadi, program pembangunan justru terkesan tidak menyentuh persoalan mendasar di lapangan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dugaan tidak optimalnya realisasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Samsuarni menilai ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

“Anggaran itu ada, tapi hasilnya tidak terlihat maksimal. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah perencanaan yang keliru atau pelaksanaannya yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Lebih jauh, ia secara terbuka mempertanyakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Jaya. Menurutnya, instansi teknis tersebut memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun program prioritas melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Kami mempertanyakan secara serius, apa yang sebenarnya dilakukan oleh instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jika kondisi seperti ini terus berulang setiap tahun, maka patut diduga ada masalah dalam perencanaan maupun pengawasan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh abai terhadap kondisi infrastruktur yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.

“Jangan tunggu sampai ada korban atau dampak yang lebih besar. Infrastruktur yang buruk bukan hanya menghambat ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat,” katanya.

Samsuarni pun mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah terkait, serta memastikan setiap program pembangunan benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

“Jika tidak ada langkah konkret dan evaluasi serius, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus menurun,” pungkasnya.

RedL (Muhibbul ).